Pemerintah secara resmi sudah memberlakukan PPN 12 persen per 1 januari 2025 lalu. Kenaikan PPN ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.
Namun di sisi lain, masyarakat pun merasakan berbagai perubahan sebagai konsekuensinya. Lantas, apa saja dampak yang ditumbulkan dari kenaikan PPN tersebut bagi perekonomian Indonesia?
Seperti sama-sama kita ketahui, kebijakan ini ditandai dengan adanya penyesuaian terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Diketahui, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Diketahui, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
Sehingga, dampak dari kenaikan ini pun tentu dirasakan secara luas oleh berbagai kalangan, baik itu konsumen, para pelaku usaha, hingga pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Nah, untuk Kopers yang penasaran sial dampaknya terhadap perekonomian nasional, yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Dampak PPN 12 Persen Bagi Perekonomian Indonesia
Walaupun pemberlakuan kebijaka ini tujuannya baik, yaitu demi membangun keberlanjutan, namun masih banyak pro dan kontra yang timbul di berbagai kalangan.
Adapun dampak-dampak yang akan dirasakan antara lain sebagai berikut:
1. Harga Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
Bahan pokok adalah kebutuhan utama masyarakat. Dengan naiknya tarif PPN ini, harga beberapa bahan pokok bisa ikut terdongkrak. Meskipun ada yang dikecualikan dari objek pajak, rantai distribusi dan logistik tetap terkena dampaknya.
2. Harga Barang Naik Secara Umum
Tak hanya bahan pokok, berbagai jenis barang konsumsi lainnya ikut terdampak. PPN 12 persen otomatis meningkatkan harga jual produk, karena pengusaha cenderung akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen akhir.
3. Daya Beli Masyarakat Menurun
Kenaikan harga barang dapat secara bersamaan dalam mengurangi daya beli, terutama di kalangan menengah ke bawah. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya, sehingga konsumsi domestik bisa ikut melambat.
4. Pengusaha Terdampak
Dunia usaha juga tak luput dari imbasnya. Para pengusaha harus menyesuaikan struktur harga, merombak strategi penjualan, bahkan bisa menanggung beban tambahan jika tidak bisa langsung meneruskan PPN kepada konsumen.
5. Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Ketika konsumsi di masyarakat menurun lalu dibarengi dengan daya beli yang lesu, otomatis pertumbuhan ekonomi akan mengalami keterlambatan pula. Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Maka, perubahan tarif PPN berisiko menahan laju pertumbuhan tersebut.
Pengaruh PPN 12 Persen Terhadap UMKM
Khusus untuk UMKM, perubahan ini cukup memberikan tantangan tersendiri. Meskipun omzet yang didapat per tahun di bawah Rp500 juta, UMKM tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Sayangnya, akan ada pula dampak tidak langsung yang akan pelaku usaha ini rasakan, seperti:
1. Daya Beli Konsumen Merosot
UMKM sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Apabila masyarakat menahan keinginan belanja karena harga tengah naik, maka omzet UMKM pun akan ikut menurun secara signifikan.
2. Harga Produk dan Jasa Naik
Kenaikan bahan baku dan biaya operasional akibat PPN membuat UMKM perlu menyesuaikan harga produk atau jasa. Sayangnya, hal ini akan menimbulkan permasalahan terhadap produk lokal yang akan kalah bersaing.
3. Persaingan yang Ketat
UMKM harus bersaing dengan pelaku usaha besar yang lebih siap menghadapi perubahan kebijakan. Inovasi dan efisiensi operasional menjadi kunci utama agar tetap bertahan di tengah tekanan.
4. Beban Pajak Lebih Berat
UMKM yang sudah termasuk bagian dari PKP wajib menyetor PPN 12 persen secara rutin. Hal ini tentu dapat menjadi beban tambahan, terutama untuk para pelaku usaha yang masih dalam tahap berkembang.
5. Tantangan Lebih Besar
Kebijakan ini tentu memaksa UMKM untuk naik kelas dengan mengelola bisnis secara lebih profesional. Termasuk pencatatan keuangan yang tertib dan transparan agar tidak terjerat masalah pajak.
Naiknya tarif PPN 12 membawa petaka yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memperkuat penerimaan negara, kebijakan ini tetap memerlukan adaptasi dari masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM.
Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mulai menyusun strategi keuangan yang lebih efisien, mencari peluang baru, hingga memperkuat kolaborasi dan digitalisasi usaha.
Tertarik membaca artikel menarik lainnya? Yuk, temui bacaan seputar ekonomi, bisnis, dan UMKM hanya di blpg Koperasi Digital Propertree! Semoga artikel ini bermanfaat bagi Kopers!
